Perguruan Tinggi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib,. Lokasi. pertanian. Kertas kerja pemeriksaan (KPP) memiliki tujuan untuk mendukung opini auditor atau petugas pemeriksa pajak tentang kewajaran laporan keuangan. “Sebagus apa pun yang dilaksanakan oleh kita Pemerintah, bila manfaat terbesarnya bukan pada masyarakat akan sia-sia. Berlaku. Akta ini dibuat dan dikuasai oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau disebut sebagai notaris, sehingga tidak dapat Anda buat sendiri. JDIH pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. ☆ 5. Tentang JDIH Dasar Hukum JDIH Visi Misi Profil Bag Hukum Struktur Organisasi Data Pegawai. id LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk PengadaanPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 3 - Pasal 1 Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 TahunBalai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. Nomor. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. go. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Peringati Hari Kontrasepsi Sedunia, BKKBN Sasar 1,5 Juta Akseptor Melalui Kolaborasi Pelayanan KB Nusantara. Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan KKP domestik mulai berlaku pada 1 September 2022. Selengkapnya. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. kemkes. E. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. Kehadiran DKPP di Indonesia salah satunya untuk menjaga dan menjamin integritas. JDIH Marves - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5T dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran yang di dalamnya turut mengatur mengenai Badan Usaha Pelabuhan. 000- 3 - (2) Untuk penyusunan RKA-K/L dan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mengusulkan. Adendum atau lampiran, secara umum, adalah tambahan yang harus dibuat oleh penulisnya pada dokumen setelah pencetakan atau publikasi. A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. PP ini mencabut beberapa pasal-pasal dalam PP Nomor 20 Tahun 2010; PP Nomor 61 Tahun 2009; PP Nomor 51 Tahun 2002; dan PP Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam PP ini. jdih. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No. Jdih Kemenhub menyediakan akses mudah untuk memperoleh informasi hukum dan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian. Pengertian BPK – Dasar Hukum, Tugas, Fungsi, Tujuan, Nilai, Kewajiban, Hukuman, Anggota : Dalam hal ini pemeriksa keuangan atau yang disingkat dengan BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimana memiliki wewenang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. jdih. Pokok-pokok pikiran didalam peraturan ini, ialah: a. Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25. Apa itu JDIH ATR/BPN? Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara tertib, terpadu,. Pasal 12 (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib melakukan registrasi Sistem Elektronik yang digunakannya di Kementerian Kesehatan. Apresiasi itu diwujudkan dalam pemberian Anugerah JDIHN yang dilaksanakan dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIH hari ini, Selasa (02/12) di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Pasal 5. Aturan berkaitan dengan norma yang mewajibkan serta memandu sebuah tindakan di dalamnya. Apa itu JDIH? JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat (PM Kominfo No. Optimalisasi layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi. jdih. Catatan Sediaan Hasil Tembakau Yang Dikembalikan Dari Peredaran Dan Produk Rusak Yang Telah Dilekati Pita Cukai. ASN Direktorat Jenderal EBTKE BerAKHLAK, Bangga Melayani Bangsa! Pengalihan 2 Layanan Perizinan EBTKE ke Online Single Submission. Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 2022. Bahasa. “Kemenkumham sendiri sebagai kordinator utama melalui unit esselon I yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dilaksanakan melalui Pusat Pendokumentasi dan Informasi (Pusdok) bertugas mengurusi. Jendral Gatot Subroto Kav. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas. (4) Pelabuhan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan. Anggota. Rilis Media 25-09-2023 22:55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan2021. Saat itu, JDIH hanya terdiri dari beberapa situs web yang berisi informasi tentang hukum. JDIHN lahir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang. JDIH BNPB merupakan singakatan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan BNPB. Mencabut :. Empat Inovasi Diluncurkan dalam Kegiatan Workshop JDIH BPK Tahun 2023. Apa itu JDIH? Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang merupakan salah satu program Kementerian Hukum dan. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS D. 12, LN. 21. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Fungsi, cara pengurusan dan kekuatan hukum dua dokumen tersebut juga tidak sama. 1 Kabupaten Karawang 41314 Jawa Barat - Indonesia. Maka dari itu dibuatlah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. SPMT atau Surat Pernyataan Menjalankan Tugas adalah surat tugas yang ditandatangani oleh kepala balai unit kerja. Pengertian APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Catatan Sediaan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Produksi Barang Kena Cukai Lainnya. 2020/NO. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Menteri Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3, bersama para pemangku kepentingan. 511, jdih. Jakarta Pusat 10560 Indonesia. Jika ada kesempatan, tidak ada salahnya sobat OCBC mengikuti lelang untuk donasi loh! Selamat mencoba. go. 1. jdih. PPDB dilaksanakan mulai dari pendaftaran sekolah tingkat paling dasar, yaitu TK, SD, SMP, SMU. Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar. Sekretaris; dan d. F. 1933 No. Apabila terdapat keraguan atas isi dokumen di dalam laman. Keterangan : PERBUP NOMOR 46 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KAB PASER TAHUN 2022 2026. 8. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanTipe Dokumen. Yuk Cari Tahu "Apa Itu Kewenangan dan Sumber-Sumbernya?" 3 Jul 2023; Puncak Penganugrahan Paralegal Justice Award Tahun 2023. yang dilakukan atau didapat dari berbagai sumber, antara lain: laporan evaluasi pengadaan yang dilakukan oleh UKPBJ. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 7. Apa itu Jdih Kemenhub?Jdih Kemenhub adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perhubungan. 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo). Halaman ini telah diakses 5127 kali FILE-FILE PERATURAN. id. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 5. Pelayanan apa saja yang disediakan JDIH Kementerian Keuangan untuk umum? JDIH memberikan pelayanan kepada masyarakat umum diataranya adalah penyediaan. Berita Pesan. Tentang JDIH. di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian PUPR. Text of Apa itu JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)- Anggi Rifni Hanita (0806465610) - Tricia Angel Sejarah JDIHKeberadaan JDIH untuk pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974. PPh pasal 21 adalah Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019. dasar hukum JDIHN. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020. Lemaire, yang dikutip oleh Drs. 1. go. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. PENGUKURAN F. com; Alamat. Tentang RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018. Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, dinyatakan bahwa masyarakat. SIKUNIK. 2), memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang. id(2) - 11 - (2) Justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi: a. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 5. Disclaimer: Seluruh dokumen hukum yang terhimpun di dalam laman jdihn. 108, jdih. Fungsi, cara pengurusan dan kekuatan hukum dua dokumen tersebut juga tidak sama. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, analisis juga perlu dijalankan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara mandiri. JAKARTA, KOMPAS. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan atas regulasi tentang pengelolaan BMN/D. 3. Programmer Web. setkab. Untuk itu dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola JDIH di Kanwil, maka pada Senin 24 Februari 2020 bertempat di Aula Lantai 4 BPHN dilaksanakan Bimtek Aplikasi Standar dan Aplikasi. CATATAN:Selain itu, keberadaan website JDIH anggota JDIHN akan memberikan kontribusi yang besar bagi kualitas JDIHN itu sendiri dan tentunya juga akan mendekatkan JDIHN kepada masyarakat. G. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Telp. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. I. Selain itu juga, penandatanganan AJB juga. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaDan, kita sedang mendorong JDIH itu masuk ke setiap kelurahan dan desa sehingga keputusan yang dilahirkan dalam bentuk peraturan desa, keputusan desa, keputusan adat,. Unit Eselon I Kemenkumham. PENGAKUAN E. Survey IKM Tahun 2023 Hasil Survei Kepuasan Layanan Jaringan Dokumentasi dan. undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,jdih. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. H. mencegah dan mengurangi kecelakaan; b. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 73. Hari Statistik Nasional 2023: Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau JDIH Kemenko Marves Merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di bidang kemaritiman dan investasi secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap. Padahal, AJB dan PPJB adalah dua dokumen yang berbeda. HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA. MBKM Desa Cemara, Strategi Kementerian PPN/Bappenas dan Perguruan Tinggi Untuk Wujudkan Pengentasan Kemiskinan Desa. Aturan berkaitan dengan norma yang mewajibkan serta memandu sebuah tindakan di dalamnya. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09. Dalam peraturan tersebut, materi kampanye meliputi visi, misi, program, citra diri suatu paslon, calon anggota DPR, DPRD, sampai DPD. id 4. Baca juga: Pahami Apa Itu PPJB Sebelum Beli Tanah atau Rumah. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. Mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Hamzanwadi terus berkreasi dan mengembangkan inovasi serta aktif di berbagai bidang. go. Kamis, 31 Agustus 2023. 37. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Apa Itu Kartu Kredit Pemerintah? Penerbitan KKP hanya dilakukan oleh bank yang memang memberlakukan Kartu1. PMK 95 TAHUN 2023. Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, ruang lingkup, definisi, prinsip, prosedur, dan evaluasi penyusunan daftar usul retensi arsip. Berikut ini merupakan berbagai jalur programmer yang bisa Anda pilih: 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. Jaringan. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang proses, mekanisme, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah yang bersumber dari APBN. Sebelum mulai mengulik cara membuat abstrak dan contoh abstrak makalah, ketahui dulu definisi dari perihal ini. Akta jual beli atau AJB adalah dokumen otentik berupa bukti transaksi aktivitas jual beli serta peralihan hak atas tanah atau bangunan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat. Simpul Keanggotaan. Lampiran 118. go. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang. Close Kirim. 2. Akses ke Kejaksaan Agung RI. Capaian Pembelajaran (CP) Capaian Pembelajaran (CP) dirumuskan sebagai gambaran kompetensi utuh sehingga mudah dipahami oleh guru sebagai satu-kesatuan. go. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Intruksi Bupati / Walikota.